PEMENUHAN ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN DAN PENGATURAN SANKSI ATAS PENGGUNAAN FASILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

ABSTRAK
Equality Before The Law menempatkan warga negaranya sama atau setara dihadapan Hukum hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan UU Pemasyarakatan Pasal 5 bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang status sosial dan tanpa membeda-bedakan ras, suku, budaya, kaya ataupun miskin.
Inkonsisitensi penegak hukum seringkali melibatkan masyarakat, yang disebabkan oleh kondisi Lapas dan juga warga binaan yang tidak taat aturan maupun dari oknum-oknum petugas lembaga pemasyarakatan sendiri. Berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi terkait aturan bagi narapidana untuk membawa media elektronik kedalam lapas untuk kepentingan pribadi sehingga pelanggaran tersebut mempersentasikan secara jelas bahwa terdapat penyalahgunaan wewenang oleh petugas dengan pihak yang berkepentingan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekataan undang-undang Statute Approach dan Pendekatan Konseptual Sehingga dari hasil tersebut dapat diambil sebuah argumen untuk memecahkan masalah isu hukum yang ada.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ketidakcukupan norma hukum tentang adanya pemberian fasilitas dilembaga pemasyarakatan berdasarkan UU Pemasyarakatan yang menentukan adanya persamaan perlakuan dan pelayanan tentunya telah terciderai dengan adanya fasilitas istimewa tersebut. Sehingga pemerintah harusnya tegas mengatur dan menindak lanjuti secara tegas tanpa pandang bulu bagi petugas Lapas yang masih memberlakukan fungsi ganda dan mengatur lebih jelas terkait pengaturan adanya penambahan fasilitas oleh narapidana tanpa membedakan jenis hukumannya.