The Urgence of Asymmetric Decentralisation in Indonesian Constitutional Practices (Study of Madura's Opportunity to Become Province)

Tahun 2017 masyarakat Madura melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian pasal 34 ayat (2) huruf d dan pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Judicial Review dilakukan lantaran ketentuan cakupan wilayah di UU Pemerintah Daerah menghalangi hak konstitusional masyarakat Madura yang menghendaki menjadi provinsi sendiri. Usulan pemekaran provinsi dilatar belakangi ketimpangan Pulau Madura dengan Pulau Jawa serta kekhususan/keistimewaan dari sisi sejarah politik, sosial, budaya, potensi ekonomi, dan letak geografis yang berbeda dengan Jawa Timur. UUD Tahun 1945 dalam pasal 18A ayat (1) serta pasal 18B ayat (1) dan (2) memperlihatkan bahwa Indonesia mengakui bentuk satuan-satuan wilayah/daerah dengan memperhatikan keragaman khusus dan keistimewaan. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menganalisa kekhususan dan keistimewaan dari Madura untuk dapat menjadi sebuah provinisi dengan pendekatan desentralisasi asimetris.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan penelitian hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh, kemudian dinalisis secara preskriptif yaitu menganalisis bahan hukum yang ada untuk diterapkan pada permasalahan yang ada, sehingga dapat memberikan preskripsi terhadadap permasalahan hukum yang ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan untuk permasalahan diatas.
Hasil penelitian ini bahwa Madura memenuhi kelayakan sebagai daerah desentralisasi asimetris dalam bentuk model varian daerah otonomi khusus. Kelayakaan tersebut dinilai dari faktor yang dikemukakan berdasarkan atas klasterisasi dan kekhasan daerah yang terdiri, (1) kekhasan daerah karena faktor sejarah dan politik; (2) kekhasan daerah berbasis sosio-budaya; (3) kekhasan daerah berbasis karakter geostrategis; (4) kekhasan daerah berbasis potensi daya pertumbuhan ekonomi; dan (5) kekhasan daerah berbasis tingkat akselerasi pembangunan dan kapasitas governability. Alasan model otonomi khusus yang dipilih karena untuk menurunkan kesenjangan kemiskinan di Madura.