TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21988-Abstrak.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (88kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21988-Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (148kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21988-Chapter 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (306kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21988-Chapter 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (366kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21988-Chapter 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (742kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21988-Penutup kesimpulan saran.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (85kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21988-Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (87kB)
Abstract
Ketidaktaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah merupakan pelanggaran hak konstitusional dalam hal ini hak atas kesehatan. Ketidakpatuhan terhadap protokol Kesehatan dan penanggulangan wabah penyalit menular dapat berakibat membahayakan Kesehatan orang lain bahkan menyebakan orang lain kehilangan nyawanya. Tujuan penelitian ini untuk mengentahui ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol pemulasaran jenazah covid-19 meskipun telah menandatangani informed consent dari aspek perdata dan pidana dan bagaimana menegakkan atas ketidakpatuhan tersebut khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan. Rumusan masalah pertama penelitian ini fokus pada pembahasan tentang kualifikasi pengabaian informed consent pemulasaran jenazah covid-19 sebagai suatu tindak pidana dan rumusan masalah kedua adalah penegakan hukum pada pelanggar pemulasaran jenazah covid-19 di Kabupaten Bangkalan. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis untuk melihat bekerjanya hukum dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent pemulasaran jenazah merupakan perjanjian yang lahirnya karena undang-undang, Pelanggaran dengan melakukan pengabaian terhadap informed consent tersebut merupakan suatu tindak pidana, karena melanggar ketentuan pidana Pasal 212 KUHP, Pasal 216 ayat (1) KUHP, UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, Pasal 14 Ayat (1) UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Penegakan hukum terhadap pelanggaran informed consent pemulasaran jenazah di Kabupaten Bangkalan belum optimal. Belum optimalnya penegakan hukum tersebut karena kurangnya tindakan yang tegas dari instansi terkait. Faktor substansi perundang-undangan sudah cukup memadai, sedangkan dari faktor kultur sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan dalam kesehariannya karena masih kurang mempercayai bahaya covid adapula yang menganggap sudah kebal covid atau covid sudah tidak ada lagi. Karena itu diperlukan tokoh khususnya tokoh agama atau ulama sebagai tokoh yang paling disegani dikalangan masyarakat Bangkalan.
| Item Type | Thesis (Tesis) |
|---|---|
| Thesis Type | S2 |
| Creators | Creators NIM YULIA MAYASIN |
| Department | S2 Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Penegakan; Pelanggaran; Pemulasaran Jenazah; Informed Consent; Covid-19 |
| Divisions | Fakultas Hukum > S2 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 18 Oct 2026 18:51 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:25 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/34089 |
