PERSIDANGAN IN ABSENTIA DALAM PERADILAN PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF ASAS CULPABILITAS

ABSTRAK
Peradilan in absentia adalah upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa kehadiran terdakwa. Di dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas adanya pertentangan beberapa aturan yaitu terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa diberikan kesempatan untuk hadir di dalam persidangan, sedangkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk hadir di dalam persidangan. Adapun terkait asas di dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman dikenal dengan asas culpabilitas, keterkaitan peradilan in absentia dengan asas culpabilitas yaitu pada tindakan tilang, karena masih belum dibuktikan apakah pelanggar benar bersalah atau tidak pada saat proses persidangan.
Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang melakukan pemecahan suatu masalah. Penelitian dilakukan terhadap hukum ataupun peraturan perundang-undangan (statue approach) yang ada, serta menggunakan metode pendekatan konsep (conseptual approach) tentang doktrin atau pendapat ahli yang mana fungsi dari conseptual approach yaitu untuk mendukung aturan yang ada.
Hasil penelitian ini akan menyimpulkan bahwa keterkaitan terhadap Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dikenal dengan asas culpabilitas, tindak pidana yang berbasis kepada terbuktinya kesalahan baik karena dengan kesengajaan maupun dengan kealpaan. Pada proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum dibuktikan apakah pelanggar benar-benar bersalah atau tidak pada saat proses persidangan, karena pada saat persidangan tidak ada hak ataupun kesempatan dari pelanggar untuk membuktikan. Dalam praktiknya masih ditemui pengambilan putusannya hakim tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan dari pelanggar (strict liability). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP karena pengenaan pidana harus memenuhi syarat yaitu minimal dua alat bukti yang sah dan terbukti bersalahnya terdakwa didalam pengadilan.
Kata Kunci : PERMA , KUHAP, Asas Culpabilitas