PENGATURAN SAMPAH ANTARIKSA DI INDONESIA

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi luar angkasa menjadi pemicu terbentuknya sampah antariksa dari peluncuran roket/satelit yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Sampah antariksa terbentuk dari satelit/roket pecah sehingga menghasilkan sampah antariksa dari ledakan atau tabrakan benda di ruang angkasa. Sampah antariksa sangat berbahaya dan merugikan kehidupan manusia di bumi. Secara yuridis pengaturan sampah antariksa belum diatur di Indonesia. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengaturan sampah antariksa di Indonesia dan siapakah subyek yang harus bertanggung jawab apabila timbul sampah antariksa.
Skripsi ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diteliti adalah UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan, UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Outer Space Treaty 1967 dan Liability Convention 1972, serta bahan hukum lain yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dianalisis secara preskiptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sampah antariksa di Indonesia dalam UU No. 21/2013 tentang Keantariksaa masih belum ada ketentuan penanganan jika terdapat sampah antariksa yang dapat mencemari lingkungan, namun pengaturan Penanggulangan Benda Jatuh Antariksa Serta Pencarian Dan Pertolongan Antariksawan yang berada pada BAB VII. Sedangkan untuk subyek yang harus bertangung jawab jika timbul sampah antariksa telah diatur dalam Liability Convention 1972, konvensi ini mengatur mengenai tanggung jawab secara Internasional dari adanya kerusakan yang disebabkan oleh objek luar angkasa dan diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU No. 21/2013 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia yang harus bertanggung jawab tentang adanya ganti rugi pada setiap penyelenggara Keantariksaan.
Kata kunci: pengaturan, sampah, antariksa.