PARATE EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

ABSTRAK

Parate eksekusi sebagai lembaga jaminan hak tanggungan dengan tujuan untuk melindungi hak kreditur dengan cara yang lebih mudah dan cepat yaitu cukup melalui kantor lelang. Namun pada pelaksanaannya sering kali terkendala oleh aturan dalam Parate Eksekusi yang tidak pasti. Ketidakpastian tersebut terjadi karena adanya konflik norma dalam pengaturannya yaitu dalam UUHT dengan penjelasan UUHT dan Pasal 224 HIR/258 RBg sehingga berdampak pada praktiknya dan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga menjadi perlu dipertanyakan dan dipertegas dalam pengaturannya.
Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan metode penelitian statue approach.
Penelitian ini menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam pelaksanaan parate eksekusi terjadi karena dalam pengaturannya terdapat konflik norma yang menimbulkan penafsiran makna yang berbeda pada satu pokok bahasan yaitu antara Pasal 6 UUHT dengan Penjelasan Pasal 6 UUHT, Penjelasan Umum angka 9 UUHT jo Penjelasan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 224 HIR/258 RBg. Ketidak pastian tersebut mengakibatkan para pejabat lelang menjadi ragu bahkan menolak untuk melaksanakan lelang parate eksekusi dengan dasar Pasal 6 UUHT.

Kata Kunci : Parate Eksekusi, Eksekusi Hak Tanggungan, Konflik Parate Eksekusi