PENYIMPANGAN PROSEDUR PENGAWALAN TAHANAN OLEH JAKSA NEGERI TANJUNG PERAK DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-005/A/JA/03/2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANA

Pengawalan tahanan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana untukrnmenjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses persidangan. Pelaksanaannyarntelah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2013 tentangrnStandar Operasional Prosedur Pengawalan dan Pengamanan Tahanan. Namun, dalamrnpraktik di Pengadilan Negeri Surabaya ditemukan penyimpangan prosedur beruparntindakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang membawarntahanan secara langsung ke ruang sidang tanpa didampingi petugas pengawal tahanan.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penyimpangan prosedurrnpengawalan tahanan terhadap keamanan persidangan serta langkah-langkah yangrndilakukan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam mencegah dan menindakrnpenyimpangan tersebut.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitianrneksplanatori. Data primer diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancararndengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta Hakim Pengadilan NegerirnSurabaya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturanrnperundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya. Data yang diperolehrnkemudian dianalisis secara kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan yang terjadi meliputirntindakan Jaksa Penuntut Umum membawa tahanan secara langsung ke ruang sidangrndan tidak adanya pendampingan petugas pengawal tahanan saat pemindahan tahanan.rnPenyimpangan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia pengawalrntahanan dan tingginya volume perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Implikasi yangrnditimbulkan berupa meningkatnya risiko pelarian tahanan, terganggunya keamananrnpersidangan, Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penyimpanganrntersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum, khususnyarnpada faktor penegak hukum dan budaya hukum.