Implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Radikalisme

Radikalisme merupakan gerakan yang berupaya mengubah secara total tatanan sosial politik yang ada melalui kekerasan. Gerakan paham radikalisme ini dicirikan adanya tindakan ekstrim. Seperti halnya di Kabupaten Pamekasan terdapat suatu kasus atau kejadian radikalisme sejak tiga tahun belakangan ini. Dimulai pada tahun 2020, 2022 dan 2023. Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengeluarkan suatu keputusan atau kebijakan dalam hal menangani radikalisme. Mengenai hal ini Pemerintah Daerah sudah menerbitkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 tentang pembentukan FKUB. Berkaitan dengan hal ini, bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan peran FKUB dalam mencegah penyebaran radikalisme agama dan apa faktor pendukung dan faktor penghambat tekait implementasi peraturan bupati tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasikan hukum dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa FKUB Kabupaten Pamekasan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2022 terhadap perannya dalam mencegah radikalisme diantaranya melakukan pendekatan dengan selurh tokoh agama, melakukan sosialisasi dan workshop, membentuk satgas untuk memantau kegiatan masyarakat dll. Tetapi dalam hal menyelesaiakn kasus terkait radikalisme kurang optimal dalam menyelesaikannya. Dalam hal ini bentuk implementasi FKUB Kabupaten Pamekasan kurang efektif dalam menjalankan perannya guna untuk mencegah penyebaran radikalisme. Dalam hal ini tentunya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat terkait implementasi peraturan bupati tersebut dalam mencegah penyebaran radikalisme. Faktor pendukungnya yaitu adanya regulasi yang sudah mengatur mengenai pembentukn FKUB sehingga memiliki legalitas dalam menjalankan tugasnya, adanya keterlibatan para tokoh yang turut serta membantu, adanya penagwasan dari Tim Pakem dll. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya perbedaan ideologi, anggaran kurang memadai, sulitnya mengatur ketentrman dan ketertiban masyarakat dll.