PROBLEMATIKA RENCANA PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI TERHADAP PENGUATAN KEWENANGAN JAKSA

Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan adalah Kejaksaan Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan undan-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kejaksaan termasuk kewenangannya. DPR berinisiasi melakukan revisi terhadap undang-undang kejaksaan, yang mana sebelumnya sudah pernah dilakukan revisi pada tahun 2021. peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan kejaksaan yang akan diberikan kewenangan penuh dalam perkara pidana melalui asas dominius litis (pengendali perkara), dengan meluasnya kewenangan jaksa tanpa diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dapat memberi potensi penyalahgunaan kewenangan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah alasan revisi undang-undang kejaksaan yang di inisiasi DPR RI sudah cukup menjadi urgensi perlunya perubahan kedua undang-undang kejaksaan dan Bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari adanya penguatan kewenangan kejaksaan dalam rencana perubahan kedua undang-undang kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen dan secara online, serta teknik analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi revisi UU Kejaksaan didasarkan pada 3 (tiga) hal utama, pertama adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan hukum, kedua penguatan institusi dan kewenangan sebagai bentuk check and balances, ketiga reformasi birokrasi sebagai upaya perubahan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan Penguatan kewenangan kejaksaan dalam beberapa aspek sepertifungsi intelijen hukum, pemulihan aset tanpa pengawasan ketat termasuk juga penghentian kasus melalui restorative justice, dalam RUU Kejaksaan juga diberikan kewenangan baru untuk turut serta dalam keadaan bahaya, darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang, yang mana hal ini tentu menyimpan potensi terjadinya abuse of power. Namun RUU Kejaksaan juga mengatur kewenangan Komisi Kejaksaan sebagai bentuk pengawasan yang lebih terkontrol terhadap lembaga kejaksaan.