TINDAKAN HUKUM PIDANA OLEH POLAIR POLRES BANGKALAN TERHADAP PELAKU PENANGKAP IKAN SECARA DESTRUKTIF DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAK
Terdapat Sengketa laut di wilayah Perairan Kabupaten Bangkalan yang melibatkan nelayan tradisional Bangkalan dengan Nelayan pendatang yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan berupa trawl yang sebenarnya di Permen KP Nomer 58 Tahun 2020 j.o UU Nomor 45 Tahun 2009 alat tangkap tersebut merupakan alat tangkap yang dilarang. Namun permasalahan tersebut hingga saat ini masih sering terjadi dan belum terselesaikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya dan hambatan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum terkait kasus penggunaan alat tangkap trawl yang terjadi di Perairan Kabupaten Bangkalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris dengan disertai pendekatan sosio – legal atau pengumpulan berupa data primer dan dihubungkan dengan pendekatan perundang – undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum telah memberikan berbagai upaya untuk meminimalisir kasus yang terjadi terkait alat tangkap trawl ini. Namun sekalipun penggunaan trawl ini merupakan tindak pidana, namun dalam melakukan penegakan hukum aparat penegak hukum tidak langsung menyelesaikan melalui peradilan pidana. Melainkan terlebih dahulu dilakukan pembinaan terhadap nelayan pengguna alat tangkap trawl yang baru pertama kali tertangkap tangan. Hal ini mengakibatkan kurangnya efek jera terhadap nelayan pengguna alat tangkap trawl sehingga permasalahan ini terus terjadi. Hambatan yang terjadi menurut Aparat Penegak Hukum yaitu adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat nelayan dan juga disertai faktor ekonomi dari masyarakat nelayan yang membuat nelayan ini nekat menggunakan alat terlarang.
Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Nelayan, Tindak Pidana Kelautan, Jenis alat tangkap trawl