URGENSI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT PECANDU NARKOTIKA YANG DIJATUHKAN PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

ABSTRAK

Narkotika disatu sisi bermanfaat dalam pengobatan tetapi juga berbahaya bagi bangsa indonesia jika kurangnya pengawasan terutama pada generasi bangsa. Indonesia memiliki Undang-Undang Narkotika, namun implementasinya terdapat suatu permasalahan dalam memerangi kejahatan narkotika yang lebih mengutamakan pidana penjara bukan rehabilitasi, karena terdapat pasal multitafsir sehingga terhambatnya tujuan Undang-Undang Narkotika dan memberikan dampak buruk terhadap negara, salah satunya kelebihan kapasitas (over capacity) pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
Penelitian ini berjenis hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan antara lain adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research) dan melalui pencarian media online (online research). Selain itu, metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif normatif dengan penarikan kesimpulan bersifat umum ke khusus yaitu metode deduktif
Hasil dari penelitian ini adalah penegak hukum sepatutnya memprioritaskan tindakan rehabilitasi kepada penyalahguna dan penyalahguna yang ketergantungan narkotika (pecandu narkotika). Pemerintah seyogianya melakukan pembaharuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khusunya Pasal 127 ayat (1) dengan menghilangkan ketentuan sanksi penjara (depenalisasi) demi memberantas kejahatan narkotika.
Kata Kunci: Narkotika, Pembaharuan, Depenalisasi