ANALISIS KONSISTENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI( Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt. Pst )

ABSTRAK

Permasalahan Tindakan penyelewengan/penggelapa berupa uang negara dan perusahaan sebagaia suatu tempat seseorang bekerja untuk mencari nafkah, keuntungan pribadi ataupun orang lain. Seperti dalam Putusan Studi Kasus Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Jkt.Pst. ini terdakwa yang Bernama Sigit Pramono Asri selaku Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara telah menerima uang dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk menyetujui Pengesahan Tentang “Raperda tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2012, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, Raperda tentang APBD Tahun Angaran 2014 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2015. Uang yang diterima oleh terdakwa total sebesar Rp. 395.000.000,00,.
Penelitian yang telah sebuah putusan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Sigit Pramono Asri “terbukti” secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara “Bersama-sama”. Dan Majelis Hakim memilih Dakwaan yang kedua yaitu pada Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.
Melihat pada Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Jkt.Pst., terdapat didalam putusan ini Pertimbangan Majelis Hakim yang kurang tepat/tidak konsisten yaitu pada pidana tambahan uang pengganti yang diatur pada Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Kata Kunci : Putusan-Uang Pengganti-Korupsi