EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PRAKTIK PENGEMIS DI DESA PANGLEGUR KABUPATEN PAMEKASAN

Praktik mengemis di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan merupakan persoalan sosial sekaligus hukum karena berkaitan dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, keterbatasan pekerjaan, kebiasaan turuntemurun, dan ketertiban umum. Secara hukum, larangan mengemis diatur dalam Pasal 504 dan 505 KUHP lama, sedangkan di tingkat daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial. Sementara itu, KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih menekankan perlindungan anak dari eksploitasi dalam kegiatan meminta-minta sebagaimana Pasal 425. Penelitian ini mengkaji ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dalam menangani praktik pengemis di Desa Panglegur serta efektivitas sanksi pidana dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan, Polsek Tlanakan, serta pihak terkait lainnya. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai larangan mengemis telah tersedia, tetapi penerapannya belum efektif. Sanksi pidana belum pernah diterapkan secara nyata terhadap pengemis dari Desa Panglegur. Penanganan masih terbatas pada penertiban, pendataan, surat pernyataan, asesmen, bantuan, dan pembinaan sosial. Faktor penghambat efektivitas meliputi lemahnya penerapan hukum, keterbatasan data dan sarana pembinaan, kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, minimnya pekerjaan, serta budaya mengemis yang mengakar.