PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana karena anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus dilindungi demi kepentingan terbaik bagi anak. Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Malaysia diatur dalam Child Act 2001 (Act 611) serta Penal Code (Act 574). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Malaysia, serta mengidentifikasi aspek-aspek hukum di Malaysia yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan perbandingan norma hukum kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Indonesia dan Malaysia samasama menerapkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan anak dan rehabilitasi. Namun, Malaysia memiliki pengaturan yang lebih terstruktur melalui Child Act 2001, terutama dalam aspek pembinaan dan lembaga rehabilitasi khusus anak. Sementara itu, Indonesia lebih menekankan pada pendekatan diversi dan keadilan restoratif. Yang kedua, Indonesia dapat mengadopsi beberapa aspek dari sistem Malaysia, khususnya terkait penguatan lembaga pembinaan anak dan mekanisme rehabilitasi yang lebih terintegrasi guna meningkatkan efektivitas perlindungan dan pertanggungjawaban pidana anak.