URGENSI PEMBAHARUAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERKAITAN DENGAN ASAS PROPORSIONALITAS

ABSTRAK
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur pengancaman nilai pidana denda yang telah ditentukan dalam rumusan delik. Dalam menghadapi perkembangan zaman, pengaturan pidana denda model itu akan menyebabkan memudarnya penerapan asas proporsionalitas dikarenakan adanya ketertinggalan nilai mata uang sehingga besaran pidana denda tersebut semakin lama menjadi tidak sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam pemidanaan, asas proporsionalitas menjadi asas yang memegang peranan penting dimana menuntut adanya perimbangan antara sanksi pidana dengan tingkat seriuritas tindak pidana.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diteliti adalah UU PTPK serta bahan hukum lain yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seyogyanya dibutuhkan pemahaman bersama mengenai ide proporsionalitas pada semua tahapan/kewenangan pemidanaan (legislatif, yudikatif, eksekitif) utamanya oleh kewenangan legislatif yang akan menjadi inspirasi dalam pembaharuan pidana denda dalam UU PTPK. Pidana denda dalam UU PTPK yang sesuai dengan asas proporsionalitas dapat mengacu pada model pidana denda yang mengatur perubahan nilai mata uang dengan Peraturan Pemerintah, serta yang mengatur nilai pengancaman pidana denda dengan nilai barang pada saat itu sehingga selalu mengikuti perkembangan zaman yang dapat diadopsi dan diimplementasikan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam pembaharuan UU PTPK oleh para pembentuk undang-undang.
Kata Kunci: Pidana denda - Tindak Pidana Korupsi - Asas Proporsionalitas