Penetapan Mu’nah Gadai Perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Perbandingan Pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia di Bangkalan)

Saat ini, terdapat banyak lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang beroperasi dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Pegadaian merupakan salah satu institusi keuangan yang memberikan manfaat signifikan dalam mengatasi kebutuhan keuangan mendesak masyarakat. Selain Pegadaian, Bank Syariah Indonesia juga menyediakan layanan gadai yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat tentang pilihan antara Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia untuk keperluan gadai. Maka dari itu, penulisan skripsi ini penting untuk mengetahui kesesuaian prinsip fatwa DSN-MUI terhadap penetapan mu`nah gadai pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia di Bangkalan.rnMetode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan (field reseach) bersifat deskriptif analisis, dan subjeknya meliputi pegawai perusahaan yang bersedia untuk diwawancarai. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini akan dilakukan secara induktif, yaitu menganalisa data yang prosesnya langsung dari fakta ke teori yang membuat penulis terjun ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, dan menarik kesimpulan kemudian itulah yang menjadi hasil penelitian.rnHasil penelitian menunjukan bahwa penetapan mu`nah (biaya pemeliharaan) gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia ditentukan berdasarkan nilai taksiran bukan dari jumlah pinjaman. Penetapan mu`nah di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan syarat dan rukun gadai yaitu a>qid, di mana ra>hin dan murtahin memiliki kecakapan hukum untuk melakukan praktek gadai, kemudian adanya kejelasan dan kesepakatan dari pihak ra>hin dan murtahin, barang jaminan dapat dijual dan memiliki nilai yang setara dengan jumlah hutang. Perjanjian/akad yang digunakan tidak mengandung unsur riba dibuktikan dalam kegiatan pembiayaan gadai emas tidak menerapkan sistem bunga dalam memperoleh keuntungan melainkan dari biaya pemeliharaan barang gadai yang ditetapkan berdasarkan nilai taksiran dan tidak mengandung unsur garar dibuktikan pada pembiayaan gadai emas ini objek pembiayaannya bersifat jelas baik dari segi kuantitas, kualitas, dan harga barang.