URGENSI PEMBATASAN PERIODE MASA JABATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dalam modern constitutional state, salah satu karakteristik negara hukum (the rule of law ataupun rechstaat) ialah terdapatnya pembatasan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan dilakukan untuk menghindari adanya abuse of power dari penguasa. Kekuasaan negara terbagi menjadi tiga cabang yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cabang kekuasaan tersebut telah tercantum dalam konstitusi kita yakni UUD NRI 1945. Menurut teori hans kelsen bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang bersifat fundamental, yang didalamnya termuat asas kedaulatan salah satunya ialah kedaulatan rakyat. DPR adalah pelaksana dari keadulatan rakyat yang mengintepretasikan keinginan dari rakyat. Akan tetapi dalam menjalankan kewenangannya DPR tidak dibatasi dalam hal periode masa jabatan seperti halnya Presiden dalam menjalankan kewenangan dibatasai oleh priode masa jabatan. Sehingga hal ini memberikan dampak tidak berjalannya rotasi keanggotanaan dalam kursi DPR, banyaknya pribadi yang korup serta menimbulkan politik dinasti keluarga. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pembaharuan hukum tentang Dewan Perwakilan Rakyat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan; perbandingan dengan negara filiphina karena Filiphina negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan presidensil dengan menerapkan demokrasi; pendekatan konseptual dan pendekatan historis.
Pengaturan periode masa jabatan DPR dalam UUD NRI 1945 bertujuan agar adanya jaminan dibentuknya struktur dan pembagian serta pembatasan kekuasaan negara secara demokratis dan konstitusional, serta diwujudkannya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dalam berbangsa dan bernegara.
Kata kunci: Pembatasan, Periode, dan DPR