KEPEMILIKAN SAHAM MAYORITAS BAGI INVESTOR ASING DI BIDANG USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Dan Internet)

ABSTRAK
Penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet) adalah bidang usaha yang paling diminati oleh investor asing, yang dimana saat ini mereka mendominasi kepemilikan saham dibidang usaha tersebut. Tentunya investor harus memperhatikan pedoman daftar investasi yang tercantum didalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk melakukan kegiatan penanaman modal dibidang usaha terebut. Jika pemegang saham mayoritasnya adalah investor asing dibidang usaha penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik didalam negeri, tentunya memiliki Implikasi Yuridisnya jika hal tersebut terus terjadi. Dalam penelitian yang ada terdapat kekaburan hukum (vaqueness norm) dalam peraturan tersebut. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres No. 49 tahun 2021 Lampiran II No. 47 tentang “Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos dan Internet”, di mana adanya perbedaan penyebutan istilah yang dimaksud, pada bidang usaha dalam peraturan yang lama dengan peraturan yang baru, serta perbedaan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah mendefinisikan dengan jelas, tentang pelaku bidang usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (marketplace berbasis platform, daily deals, price grabber, iklan baris online). Dikarenakan terdapat perbedaan istilah yang telah didefinisikan yang mengatur tentang cakupan pelaku usaha, mekanisme perdagangan dan ruang lingkup PMSE, melalui Pasal 1 dan Pasal 2 PP No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perbedaan hal tersebut, menyebabkan kekaburan hukum tentang berlakunya kepada siapa bidang usaha pada Perpres No. 49 tahun 2021 Lampiran II No. 47, dikarenakan tidak ada penafsiran yang jelas mengenai istilah tersebut, tentang akibat hukumnya dalam penerapan pada peraturan bidang usaha tersebut. Selain itu, adanya Implikasi yuridis, pemegang saham mayoritas adalah investor asing dibidang usaha tersebut, potensi terjadinya Integrase horizontal, ketergantungan konsumsi pada layanan yang disuntik oleh investor asing akan terjadinya Predatory Pricing, dan pemanfaatan pada data pribadi untuk tujuan tertentu. Tentu hal tersebut memiliki akibat hukum, menyebabkan sulit tercapainya tujuan amanat UUD 1945 Pasal 33 dalam kepentingan ekonomi nasional, akibat dampak dibidang usaha tersebut.
Kata Kunci : Era Industri 4.0, Kepemilikan Saham Mayoritas, Bidang Usaha Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.