PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir dalam sub sistem peradilan pidana dan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan Undang-Undang guna memberikan pembinaan agar hak-hak terpidana terpenuhi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini yang mengalami overkapasitas, kemungkinan adanya pengabaian atas hak-hak narapidana yang akan berdampak langsung karena kondisi tersebut, sehingga akan ada indikator tertentu untuk mengesampingkan hak-haknya. Para terpidana tersebut tetap harus dilindungi dari aparat hukum yang berbuat tidak adil, khususnya para petugas dalam membina narapidana yang berbuat tidak sebagaimana mestinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh narapidana apabila terjadi pelanggaran hukum di lembaga pemasyarakatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Adapun metode pengumpulanbahan hukum adalah metode pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan menggunakan analisa bahan hukum menggunakan metode analisa kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam hal pembinaan atas hak-hak narapidana masih belum cukup dan mampu untuk melindungi dan mengakomodir dengan keadaan dan kondisi lapas yang melebihi kapasitas tersebut, sehingga dapat menimbulkan masalah hukum dalam pelaksanaan pembinaan para narapidana, khususnya dalam memenuhi hak-hak narapidana. Di samping itu, narapidana berhak untuk mengajukan upaya pemenuhan dalam menyampaikan keluhan atas kondisi tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Narapidana.