KEDUDUKAN DAN BATAS KEWENANGAN PRAJURIT TNI AKTIF DALAM JABATAN SIPIL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perluasan jabatan sipil bagirnprajurit TNI aktif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menimbulkan persoalan mengenai kedudukanhukum dan batas kewenangan prajurit TNI aktif dalam menjalankan fungsi pemerintahan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil serta implikasi yuridis terhadap batas kewenangannya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganrnpendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis.rnpengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer danrnskunder yang dianalisis secara kualitatifrnHasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi baru ini menimbulkan dualismernkedudukan hukum yang mengaburkan supremasi sipil, serta inkonsistensi norma vertikal dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 terkait batas kewenangan.Implikasi yuridis dari kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme hukum berupa benturan yurisdiksi peradilan dan rangkap anggaran (double funding), pelanggaran profesionalisme militer akibat masuknya TNI aktif ke ranah korporasi BUMN, serta kerusakan sistem merit manajemen ASN melalui pengangkatan non-selektif. Seluruh dampak tersebut pada akhirnya berakumulasi pada melemahnya prinsip supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis.