ALTERNATIF HUKUM DALAM MENGISI JABATAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU XXII/2024 TERKAIT PEMILU NASIONAL DAN LOKAL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif hukum dalam mengisi jabatan kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUrnXXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, dengan adanya putusan tersebut, Pasal 22E 1 dan 2 yang pada intinya menjelaskan Pemilihan Umum dilaksanakan 5 (Lima) Tahun sekali, meliputi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Maka akan menimbulkan kekosongan jabatan dikarenakan pergeseran waktu, serta mengkaji implikasi hukum yang akan dirasakan akibat adanya putusan 135/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran sumber elektronik, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kata Kunci: Alternatif Hukum, Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi, Pemilu Nasional dan Lokal, Kekosongan Jabatan.