IMPLEMENTASI PASAL 4 DAN 5 PERATURAN DAERAH PAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA PEMBERI SUMBANGAN DI KOTA PAMEKASAN

Ketertiban umum merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Ketertiban umum di Kota Pamekasan masih terganggu oleh aktivitas gelandangan dan pengemis (gepeng) serta pemberian sumbangan di ruang publik. Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017, khususnya Pasal 4 dan Pasal 5, mengatur larangan tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Gelandangan dan Pengemis Serta Pemberi Sumbangan di Kota Pamekasan.rn Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak Perda, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dalam Perda dengan praktik penerapannya di masyarakat.rn Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Gelandangan dan Pengemis Serta Pemberi Sumbangan di Kota Pamekasan belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat penegak, serta faktor ekonomi yang mendorong masyarakat tetap melakukan aktivitas sebagai gelandangan dan pengemis. Selain itu, pemberian sumbangan oleh masyarakat turut memperkuat keberlangsungan aktivitas tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum yang lebih tegas dengan didukung oleh pendekatan sosial dan ekonomi yang menyeluruh, sehingga tujuan terciptanya ketertiban umum dapat terwujud secara efektif.