TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21941-Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (575kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21941-Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21941-Chapter 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (591kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21941-Chapter 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (591kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21941-Chapter 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (591kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21941-Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (591kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21941-References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (591kB)
Abstract
ABSTRAK
Financial Tecnology (Fintech) merupakan inovasi baru dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Informasi menyangkut data pribadi dalam penggunaan aplikasi berbasis internet salah satunya dalam layanan pinjam meminjam uang berbasisis teknologi informasi. Privasi data pribadi merupakan hal yang sangat penting menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Dalam praktiknya sering kali terjadi kriminalisasi, seperti ancaman terhadap konsumen atau nasabah yang telat membayar, salah satunya berupa ancaman penyebarluasan data ke seluruh kontak atau sosial media yang bersangkutan dengan konsumen. Hal tersebut dapat merugikan konsumen baik secara materiil maupun inmateriil. Untuk melindungi data pribadi atas penyebarluasan data diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus dan spesifik, khususnya dalam praktik Fintech. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan harus didasari oleh beberapa prinsip, agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang baik.
Penelitian ini bersifat Teoritis, mengindentifikasi teori-teori sebagai landasan berfikir. Adapun pendekatan ini menggunakan Pendekatan Historis, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perbandingan.
Hasil studi menunjukkan bahwa ketiadaan peraturan perundangan- undangan yang khusus dalam perlindungan pribadi khususnya dalam praktik Fintech, dapat meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak pribadi konsumen. Adapun berupa Rancangan Undang-Undang yang mengatur secara umum mengenai perlindungan data pribadi. Sanksi terhadap pelaku penyebarluasan data dalam industri Fintech layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hanya berupa sanksi administratif. Pentingnya sanksi pidana terhadap pelaku usaha dapat memberikan efek jera serta kepastian hukum bagi para pihak. Saat ini
Kata Kunci: Fintech; Data Pribadi; Aturan Hukum
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM SANTI DWI JUNIANTIKA |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Fintech; Data Pribadi; Aturan Hukum |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 18 Oct 2026 18:02 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:25 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/33871 |
