PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI JOKI KERAPAN SAPI: DI KABUPATEN BANGKALAN

Tradisi kerapan sapi merupakan budaya masyarakat Madura yang masih dilestarikan di Kabupaten Bangkalan. Dalam pelaksanaannya, anak sering dilibatkan sebagai joki karena dianggap memiliki tubuh yang ringan sehingga dapat meningkatkan kecepatan sapi saat perlombaan. Namun, keterlibatan anak tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan, kesehatan, serta tumbuh kembang anak. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan anak terhadap keterlibatan anak sebagai joki kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan serta potensi tindak pidana pelanggaran hak anak dalam praktik kerapan sapi.rnPenelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan kerapan sapi, budayawan, Dinas Keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak belum berjalan optimal karena masih dipengaruhi faktor budaya, keluarga, ekonomi, dan lingkungan sosial. Pemerintah daerah telah melakukan upaya preventif dan kuratif, namun belum terdapat pengaturan tegas mengenai batas usia joki kerapan sapi. Selain itu, keterlibatan anak sebagai joki berpotensi melanggar hak anak karena anak berada dalam kegiatan yang berisiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembangnya.