PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA TIDAK RESMI (ILEGAL) DI MALAYSIA (Studi Kasus di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)

ABSTRAKrnPerlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri khususnya Malaysia perlu diperhatikan, keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia membuat Masyarakat bekerja di Luar Negeri sehingga Peran Pemerintah Daerah dan Dinas Ketenagakerjaan sangat di butuhkan. Namun masih terdapat pekerja migran yang berangkat secara ilegal salah satunya di Kecamatan kamal Kabupaten Bangkalan, hal tersebut tidak akan mendapat perlindungan dari pemerintah karena telah melanggar aturan. Dalam Pada pasal 1 ayat (1) Undang – Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran menjelaskan bahwa calon pekerja migran Indonesia adalah setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar Negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang artinya pemerintah hanya memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang resmi, namun jika melihat dalam pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jamina, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Metodelogi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu empiris yang mana data yang di peroleh dari Dinas Ketenagakerjaan, kecamatan kamal dan empat (4) Desa yang berada di Kecamatan kamal.rnKata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Indonesia