PENETAPAN PT. MARITIM SAMUDERA INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERKARA NOMOR. 48/PID.SUS/2021/PN.CBN

ABSTRAK

Mendapatkan suatu pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri merupakan salah satu hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Suatu lapangan pekerjaan diharapkan mampu menjamin kesejahteraan ekonomi bagi para calon pekerja. Selain menjamin kesejahteraan ekonomi seharusnya suatu lapangan pekerjaan mampu memberikan jaminan keselamatan bagi para calon karyawan pekerja nya. Namun belakangan ini sering terjadi tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait dengan keselamatan calon pekerja baik yang dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha maupun korporasi. Bahkan korporasi yang berperan menyediakan lapangan pekerjaan dapat melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan yang dilakukan oleh orang perorangan. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Maritim Samudera Indonesia pada perkara Nomor. 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn. Dimana dalam perkara tersebut, Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia yang dikenakan sanksi pidana dan berstatus sebagai terdakwa atas tindak pidana perdagangan orang berkedok perekrutan, pengiriman, dan penempatan awak kapal ke luar negeri tanpa izin. Maka dari itu penulis dalam hal ini melakukan penelitian mengenai selain pengurus, apakah PT. Maritim Samudera Indonesia dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana.
Kata Kunci : Perdagangan Orang, Korporasi, Tindak Pidana