PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

ABSTRAKrnRestorative Justice merupakan salah satu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada perdamaian dan pemulihan keadaan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini salah satunya diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan terhadap tindak pidana penggelapan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan melalui mekanisme ini secara normatif mensyaratkan nilai kerugian tidak boleh lebih dari Rp2.500.000,00. Tetapi pelaksanaan di lapangan tidak terlepas dari dinamika, di mana perkara penggelapan dengan nilai kerugian melampaui batas maksimal tersebut tetap diselesaikan melalui jalur Restorative Justice. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab memperlihatkan adanya celah antara aturan tekstual dengan praktik penegakan hukum, di mana jaksa menggunakan kewenangannya (dominus litis) demi mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan Restorative Justice pada tingkat penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan yang kerugiannya melebihi batas maksimal, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan tersebut di Kejaksaan Negeri Pamekasan.rnMetode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta penerapan hukum yang hidup dan terjadi di tengah masyarakat secara kualitatif.rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan Restorative Justice pada kasus penggelapan yang melebihi batas nominal kerugian tetap bisa dilaksanakan melalui terobosan hukum berdasarkan kewenangan diskresi jaksa (dominus litis). Kejaksaan Negeri Pamekasan lebih memprioritaskan pemulihan hak korban secara utuh dibandingkan sekadar berpatokan pada kekakuan syarat nominal, asalkan pelaku telah mengganti kerugian seratus persen dan korban memaafkan tanpa paksaan. Di samping itu, langkah pelampauan batas syarat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lapangan berupa kesepakatan damai yang tulus antarpihak, pertimbangan jaksa yang memandang pemenjaraan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), serta sangat kuatnya pengaruh living law atau nilai sosial-budaya masyarakat Madura yang lebih mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, dan keharmonisan lingkungan dibandingkan proses peradilan pidana.rnKata kunci: Restorative Justice, Penggelapan, Diskresi.