PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Pemilu adalah bentuk dari konsep Demokrasi yang mana termaktub dalam UUD NRI 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun dalam praktek pemilihan umum di Indonesia belum mencapai seperti yang diharapkan, yaitu mulai sikap-sikap dari perilaku warga negara yang memiliki hak pilih, penyelenggara pemilu, juga sengketa hasil pemilu. Berdasarkan hal tersebut dalam upaya refleksi terhadap praktik pemilu di Indonesia di bentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memutus sengketa hasil pemilu. Putusan dari kedua Lembaga Negara tersebut bersifat Final dan Mengikat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap Implementasi putusan final dan mengikat yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan. Yaitu suatu pendekatan yang berpangkal terhadap Undang-undang dan Pendekatan kasus yaitu dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Implementasi Putusan Final dan Mengikat pada Mahkamah Konstitusi belum ada permasalahan hukum, namun pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Implementasinya masih terdapat celah hukum yaitu memohon gugatan ke PTUN. PTUN menerima gugatan tersebut karena terjadi kesalah pahaman Hakim terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU terkait pemberhentian anggota KPU. Oleh sebab itu, pada tahap proses awal pendaftaran seharusnya PTUN menolak proses permohonan gugatan yang di ajukan oleh pemohon dan juga adan pemahaman terkait Putusan Final dan Mengikat yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Kata Kunci : Putusan – Mahkamah Kontitusi – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu