PERLINDUNGAN HAK ULAYAT TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025)

Perlindungan hukum bagi hak ulayat masyarakat hukum adat masih menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat, negara, dan korporasi. Permasalahan tersbut terlihat dalam kasus Sorbatua Siallagan, pemimpin komunitas adat Ompu Umbak Siallagan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang diproses secara pidana karena dianggap menguasai Kawasan hutan yang telah diberikan konsesi kepada PT Toba Pulp Lestari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025 telah memberikan perlindungan hukum bagi hak ulayat masyarakat hukum adat.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UUPA, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, PP Nomor 18 Tahun 2021, Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus Sorbatua Siallagan.rnHasil Penelitian menunjukkan bahwa Putusan di Tingkat Kasasi Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025 belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi hak ulayat masyarakat hukum adat. Putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Kasasi masih menempatkan pengakuan administratif sebagai dasar utama pengakuan hak ulayat, sedangkan putusan banding hanya mempertimbangkan fakta historis dan penguasaan nyata masyarakat adat tanpa memberikan penegasan status hukum hak ulayat. Akibatnya, masyarakat hukum adat masih berada dalam posisi rentan dan berpotensi mengalami kriminalisasi ulang karena belum adanya kepastian dan perlindungan hukum yang kuat terhadap perlindungan hak ulayat