IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK MEMILIH PADA ANAK BINAAN DI PEMILU 2024 (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR)

Pemilihan umum bagian salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Hak memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak memilih juga bagian dari Prinsip Perlindungan Anak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dengan Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, anak bebas memberikan hak pilihnya sesuai dengan keinginannya tanpa tekanan dan diskriminasi manapun. Hak memilih melekat pada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat tak terkecuali Anak binaan yang sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukannya tetap memperoleh hak memilih walau kemerdekaanya terbatasi di dalam Lembaga pembinaan khusus anak. Anak binaan memiliki hak memilih yang sama namun, dengan pelaksanaan yang berbeda sesuai dengan keterbatasan kebebasan yang ada di dalam Lembaga pembinaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak memilih sebagai bagian dari penghargaan berpendapat Anak binaan yang berada di LPKA Kelas I Blitar.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau non-doktrinal yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dari orang pertama yaitu responden, informan dengan wawancara atau observasi secara langsung berdasarkan permasalahan yang dikajikan, serta sumber data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Data-data yang berhasil dikumpulkan dielaborasikan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.rnHasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi hak memilih Anak binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Undang�Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, dan prinsip penghargaan pendapat anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Prinsip tersebut tercemin pada pemenuhan hak memilih anak dan adanya kebebasan memilih anak pada pemilu 2024 tanpa tekanan dari pihak Lembaga LPKA maupun KPU. Berbagai kendala juga terjadi dalam pelaksanakan Pemilu 2024 yang harus diatasi adalah minimnya informasi politik yang seharusnya disediakan dari KPU, dan tidak kondusifnya proses pemilihan karena antar anak saling mempengaruhi pilihan berpotensi menyebabkan transparasi dan netralitas belum sepenuhnya terwujud.