Upaya hukum pemegang hak atas tanah terhadap kesalahan dalam penerbitan sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) di Kantor Pertanahan kabupaten Ngawi

ABSTRAKrnProgram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untukrnmemberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikat massal. Namun,rndalam pelaksanaannya di Kabupaten Ngawi ditemukan berbagai kesalahanrnpenerbitan sertfikat seperti tumpang tindih dengan sertifikat tahun lama,rnketidaksesuaian data dengan SPPT, kekurangan huruf nama pemilik, kesalahanrnpenunjukan batas, serta tertukarnya bidang tanah karena kesamaan nama. Rumusanrnmasalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana upaya hukum yang dapatrndilakukan oleh pemegang hak atas tanah terhadap kesalahan penerbitan sertifikatrnprogram PTSL di Kabupaten Ngawi? Kedua, bagaimana tanggungjawab KantorrnPertanahan Kabupaten Ngawi atas kesalahan penerbitan sertifikat program PTSL?rnPenelitian ini menggunakan jenis peneitian hukum empiris denganrnpendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan KabupatenrnNgawi dan Desa Sidolaju, Kabupaten Ngawi. Pengumpulan data dilakukan melaluirnwawancara langsung dengan Kepala Desa Sidolaju, dan pejabat Kantor PertanahanrnKabupaten Ngawi khususnya seksi penetapan hak dan pendaftaran serta seksirnpengendalian dan penanganan sengketa.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jalur perbaikan yaiturnpertama, perbaikan melalui desa untuk kesalahan yang ditemukan dalam tahun yangrnsama dengan tahun penerbitan. Kedua, perbaikan melalui loket Kantor PertanahanrnKabupaten Ngawi untuk pengaduan setelah tahun penerbitan. Bentukrnpertanggungjawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi diwujudkan dalam tigarnupaya yaitu pertama, merevisi sertifikat kesalahan administratif. Kedua,rnmenyesuaikan data sertifikat dengan kondisi lapangan melalui pengukuran ulang.rnKetiga, memfasilitasi penyelesaian sengketa. Persentase kesalahan tercatat sekitarrn2% pertahun.rnKata Kunci: Upaya Hukum, PTSL, Kesalahan Sertifikat, TanggungjawabrnKantor Pertanahan, Kabupaten Ngawi.