PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN (ABUSE OF POWER) SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF STATE ORGANIZED CRIME

Fenomena Penyalahgunaan Kekuasaan (abuse of power) dalam penyelenggaraan kekuasaan negara merupakan persoalan serius dalam hukum pidana karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perspektif state organized crime, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dipahami sebagai tindakan individual, tetapi sebagai bentuk kejahatan negara yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir melalui struktur kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konseptual abuse of power yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan negara dalam perspektif state organized crime serta menganalisis kapan negara dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas Penyalagunaan Kekuasaan (abuse of power) yang terjadi. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis bahan hukum menggunakan metode deductive hypothetico analysis melalui pengkajian norma hukum, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan abuse of power dan kejahatan negara.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi konseptual Penyalahgunaan Kekuasaan (abuse of power) dalam perspektif state organized crime menempatkan penyalahgunaan kewenangan tidak hanya sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana jabatan biasa, tetapi sebagai bentuk kejahatan negara yang dilakukan melalui struktur kekuasaan negara secara sistematis, terorganisir, dan memperoleh legitimasi maupun perlindungan institusional. Penyalahgunaan Kekuasaan (abuse of power) dikualifikasikan sebagai kejahatan negara apabila dilakukan oleh aparatur negara dengan memanfaatkan kewenangan publik untuk menciptakan, memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas Penyalahgunaan Kekuasaan (abuse of power) apabila penyalahgunaan kewenangan dilakukan dalam kapasitas jabatan, melibatkan institusi negara, memperoleh legitimasi melalui kebijakan atau tindakan administratif, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.