PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMENUHAN HAK KULTURAL MASYARAKAT DESA HUTAN

Dalam pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan merupakan suatu hak masyarakat desa yang memang harus dipenuhi dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan dapat sudah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan suatu dukungan terhadap terlaksananya konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Lingkungan (LHK) Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam aturannya, salah satu pembiayaan pengelolaan kawasan hutan desa yakni dana desa. Pengelolaan dana desa yang tepat merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Namun karena beberapa peraturan yang mengatur terkait hal tersebut masih ditemukan suatu permasalahan, maka kerap terjadi ego sektoral antara pemerintah desa dan masyarakat yang mengelola kawasan hutan desa tersebut. Seperti halnya konsep pembagian hasil dari pendapatan kawasan hutan desa yang dikelola antara masyarakat desa dan pemerintah desa atau besaran persentase pengelolaan dana desa yang disalurkan untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan desa.

Kata Kunci : Hak kultural masyarakat desa hutan, pengelolaan dana desa, pemerintah desa