ANALISIS YURIDIS PENGUMPULAN DATA BIOMETRIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (e-contract) PROYEK WORLDCOIN

Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya penggunaan kontrak elektronik dalam berbagai layanan berbasis internet, termasuk aplikasi Worldcoin yang memproses data biometrik berupa pemindaian iris mata untuk menghasilkan identitas digital (World ID). Dalam Terms and Conditions-nya terdapat klausul pembatasan tanggung jawab yang membatasi atau mengesampingkan tanggung jawab penyelenggara atas kehilangan data, serangan siber, maupun kerugian pengguna. Klausul tersebut menimbulkan persoalan hukum karena data biometrik merupakan data pribadi yang bersifat spesifik dan memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji : (1) apakah klausul pembatasan tanggung jawab dalam Terms and Conditions Worldcoin dibenarkan menurut UU PDP; dan (2) bagaimana tanggung jawab hukum pengendali data terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data biometrik pengguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul pembatasan tanggung jawab Worldcoin bertentangan dengan ketentuan UU PDP karena menghilangkan tanggung jawab pengendali data yang secara hukum wajib menjamin keamanan dan pelindungan data pribadi. Klausul tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab pengendali data sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab hukum. Pengendali data tetap bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana apabila terjadi pelanggaran pelindungan data pribadi akibat kelalaiannya.