PERBANDINGAN HUKUM PEMIDANAAN PELAKU ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DAN RUSIA

Pemidanaan merupakan pemberihan sanksi berupa suatu penderitaan tertentu kepada pelaku tindak pidana yang secara nyata melakukan perbuatan yang diancam pidana oleh Undang-Undang. Sepertihalnya anak penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana akan diperlakukan sama seperti anak pada umumnya. Indonesia dan Rusia adalah negara yang memiliki persamaan mengenai keberagaman atau diversity yang mana sama-sama telah dilengkapi degan hukum mengenai pengaturana pemidanaan anak penyandang disabilitas. Namun meskipun menganut sistem hukum yang berbeda, antara kedua negara tersebut tentunya mempengaruhi rumusan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana kepada anak penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji dua isu yang saling berinteraksi yakni: mengenai pengaturan pemidanaan pelaku anak penyandang disabilitas di Indonesia dan Rusia, serta mengetahui perihal yang bisa Indonesia adopsi terkait dengan pengaturan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana anak di Rusia. Peneitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan yang mana pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan terhadap produk-produk hukum. Sedangkan pendekatan perbandingan merupakan kegiatan untuk membandingan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain. Pengaturan pemidanaan di Indonesia dan Rusia untuk anak disabilitas terdapat perbedaan yang cukup signifikan, salah satunya terkait kondisi mental yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana dari pelaku, di Indonesia, kondisi tersebut tidak selalu menjadi alasan penghapus pidana, tergantung derajat keseriusan disabilitas pelaku. Sementara di Rusia, total sebagai alasan penghapus pidana. Hal-hal yang bisa diadopsi adalah terkait kategori disabilitas, kondisi disabilitas sebagai penghapus pidana dan diberlakukan denda untuk anak Kata Kunci : Pemidanaan, pelaksanaan pidana jenis sanksi pidana