Keberadaan Pidana Mati dalam Sistematika KUHP yang Baru (Prespektif Koherensi)

Induk dalam peraturan Hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), awalnya dikenal sebagai islilah dalam bahasa Belanda disebut Wetboek Van Strafrecht Voor Nethelands Indies(WvSNI). Pengumpulan bahan hukum merupakan penelitian nomatif dan atau penelitian doktrinal dimana bahan hukum dinyatakan sebagaimana adanya sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu Pidana mati tidaklah koherensi dengan keberadaan pidana mati dalam Buku 2 ketentuan tindak pidana yang tetap menempatkan pidana mati sebagai pidana ancaman paling berat jadi ada baiknya delik pidana mati tetap dicantumkan sebagai pidana pokok tetap koherensi dengan keberadaan tindak pidana berat. Tindak pidana mati tidak lagi disebutkan dalam pidana pokok dalam perubahan ini berbeda jauh dari KUHP lama.Secara perspektif koherensi penenpatan pidana mati dalam KUHP tidak lah konsisten di mana pidana mati di keluarkan dalam jenis pidana dari pida pokok maupun pidana tambahan namun tetap disebut dalam perumusan tindak pidana kejahatan.