KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN KEBERADAAN PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAK POLITIK WARGA NEGARA

Partai politik merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi dan perwujudan hak politik warga negara. Namun dalam praktik ketatanegaraan, negara sering melakukan pembatasan terhadap keberadaan partai politik melalui berbagai regulasi, seperti persyaratan pendirian partai politik, verifikasi partai politik, dan ambang batas parlemen. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan konstitusional mengenai apakah pembatasan keberadaan partai politik dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bagaimana batasan hak politik warga negara diterapkan dalam sistem demokrasi di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas pembatasan keberadaan partai politik dalam perspektif hak politik warga negara serta mengkaji pembatasan keberadaan Partai Politik di Kamboja, Singapura, dan Indonesia.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan keberadaan partai politik pada prinsipnya dapat dibenarkan secara konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan Undang-Undang, memiliki tujuan yang sah, bersifat proporsional, serta tidak menghilangkan esensi hak politik warga negara. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, dan penyederhanaan sistem kepartaian dalam sistem demokrasi presidensial. Namun, pembatasan yang berlebihan berpotensi melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia karena dapat mengurangi ruang partisipasi politik warga negara. Dalam perspektif perbandingan, Kamboja menunjukkan model pembatasan yang cenderung represif terhadap oposisi politik, Singapura menerapkan pembatasan secara legal-institusional melalui desain sistem politik dan hukum, sedangkan Indonesia menerapkan pembatasan dalam kerangka demokrasi konstitusional dengan tetap memberikan jaminan terhadap hak politik warga negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.