KUALIFIKASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM KONSTITUSI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memberikan ruang lebih besar terhadap fleksibilitas hubungan kerja. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan mengenai keselarasan pengaturan PHK dengan prinsip perlindungan tenaga kerja dalam konstitusi, khususnya terkait jaminan hak atas pekerjaan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, dan kepastian hukum yang berkeadilan. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PHK pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta merumuskan kualifikasi PHK berdasarkan prinsip perlindungan tenaga kerja dalam konstitusi.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilakukan melalui perbandingan hukum makro secara fungsional terhadap model pengaturan PHK di Tiongkok dan Denmark guna memahami orientasi kebijakan hukum dalam menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori kemanfaatan, serta konsep negara kesejahteraan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PHK pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan pergeseran paradigma menuju fleksibilitas hubungan kerja yang mengurangi bentuk perlindungan preventif terhadap pekerja. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 kemudian menjadi bentuk koreksi konstitusional melalui penguatan prinsip due process of law dalam mekanisme PHK. Berdasarkan analisis terhadap prinsip perlindungan tenaga kerja dalam konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, serta refleksi dari perbandingan hukum dengan Tiongkok dan Denmark, penelitian ini merumuskan bahwa kualifikasi PHK harus didasarkan pada alasan yang objektif dan dapat dibuktikan, penerapan due process of law, keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja melalui hubungan industrial yang adil, serta tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan sosial bagi pekerja.