PENEGAKAN HUKUM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PARIWISATA DI BANGKALAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BANGKALAN

ABSTRAK

Penegakan hukum atas ijin operasional penyelenggaraan tenpat wisata dikabupaten Bangkalan, bertujuan untuk melestaraikan dan mengoptimalkan potensi wisata untuk meningkatkan perekomomian masyarakat. Tetapi masih ada permasalahan yakni perihal pengajuan dan mekanisme dalam pengajuan ijin. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan wawancara terstruktur, diketahui bahwa Perda No. tentang Pariwista Madura tidak dapat ditegakkan secara optimal karena belum ada paying hukum berupa RIPPAR kabupaten Bangkalan. Serta ada budaya hukum masyarakat Bangkalan yang belum mendukung secara baik penegakan hukum atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwistaan Bangkalan. Pundemikin, didalam kasus sengekta ijin Pantai Tengket didapati bahwa, tokoh-tokoh masyarakat tidak menginginkan ijin operasional dikeluarkan karena nilai religious yang dimiliki pantai Tenket. Untuk kepentingan hukum dan perlindungan kelestarian alam, direkomendasikan
Kata kunci: Penegakan Perda, Pariwisata, Bangkalan