SISTEM KUMULASI PIDANA MATI DAN PIDANA DENDA DALAM PASAL 114 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
penjatuhan pidananya mengkumulasikan pidana mati dan pidana denda. Terkait
dengan pasal tersebut terdapat beberapa putusan pengadilan yang menerapkan
Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu
Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR Jo. Putusan Nomor
389/Pid/2013/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 1093/K/Pid.Sus/2014 Jo. Putusan
Nomor 145/PK/Pid.Sus/ 2016 dengan terdakwa Fredi Budiman, dipidana dengan
pidana mati dan pidana denda. Selanjutnya Putusan Nomor
1372/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL Jo. Putusan Nomor 118/Pid/2013/PT.DKI Jo.
Putusan Nomor 1433/K/Pid.Sus/2013 dengan terdakwa Thai Woon Foi dan Thai
Woon Fong dipidana dengan pidana mati. Kedua putusan tersebut menerapkan
pasal yang sama namun menjatuhkan pidana yang berbeda. Rumusan masalah
yaitu apakah tepat ketentuan hukum Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika yang ancamannya pidana mati dan pidana denda?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theoritical
Research dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual dan
pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengkumulasian pidana mati dan pidana
denda dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika tidak tepat karena pidana mati adalah pidana maksimal. Selain itu Pasal
148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda yang
tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara Maksimal 2 tahun. Terpidana mati
yang tidak dapat membayar denda tidak mungkin ditambah dengan penjara
maksimal 2 tahun karena selama menunggu eksekusi mati terpidana mati ditahan
dipenjara atau tempat khusus yang ditunjuk oleh Jaksa.

Kata Kunci : Pengkumulasian Pidana, Pidana Mati, dan Pidana Denda