PENOLAKAN VAKSINASI COVID-19 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATAN

ABSTRAK

Hukum kesehatan merupakan serangkaian ketentuan hukum yang melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu ataupun masyarakat yang menerima upaya pelaksanaan kesehatan. Adanya virus covid-19 menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memutus rantai covid-19. Permasalahan penelitian ini meliputi penerapan sanksi pidana dalam Peraturan daerah DKI Jakarta tentang Covid-19. bagi masyarakat yang menolak vaksin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum terkait sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksin. Penelitian ini menghasilkan Pertama, dalam Peraturan daerah DKI Jakarta tentang Covid-19 ini bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Kedua, ketentuan membayar denda bagi penolak vaksin mencerminkan tidak adanya perlakuan hukum yang adil.
Kata Kunci: Vaksin, Kesehatan, Sanksi, Masyarakat