PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KAWASAN KARST KABUPATEN SUMENEP

Kawasan Karst merupakan salah satu sumber daya alam tambang yang memiliki karakteristik khusus dan fungsi hidrologi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan karst menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena keunikannya sering dimanfaatkan untuk kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi salah satu aspek penunjang perekonomian daerah. Kawasan Karst di Kabupaten Sumenep dibagi menjadi 3 zona kelas yang ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi serta tidak boleh dieksploitasi. Namun, pada kenyatannya telah terjadi kegiatan pertambangan tanpa izin di kawasan karst Kabupaten Sumenep yang menimbulkan dampak seperti kekeringan, tanah longsor, dan kematian. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep.rn Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dan Pendekatan Perundang-undangan. Dilakukan dengan observasi, wawamcara dan studi kepustakaan melalui buku, literatur, jurnal dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti serta metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.rnHasil Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep serta kurangnya kerjasama antara penegak hukum dan pemerintah terkait dalam menerapkan undang undang maupun melakukan penegakan hukum. Sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini merupakan Kepolisian masih tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan menimbulkan pertambangan tanpa izin akan masif terjadi.