PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DALAM PERSPEKTIF PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintahrnyang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak danrnkelompok rentan, sebagai upaya mendukung pembangunan sumber daya manusiarndan mewujudkan kesejahteraan sosial. Sebagai program yang didanai melaluirnkeuangan negara, pelaksanaan MBG harus dilaksanakan sesuai dengan prinsiprnakuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Namun, keterlibatan berbagairnlembaga pemerintah dan pihak ketiga dalam pelaksanaannya menimbulkanrnpersoalan mengenai pembagian tanggung jawab hukum serta mekanismernpertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan atau kerugian negara.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengelolaanrnkeuangan Program Makanan Bergizi Gratis dalam sistem pengelolaan keuanganrnnegara serta bentuk pertanggungjawaban hukum atas penggunaan keuangan negararndalam program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitianrnhukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatanrnkonseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer danrnbahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makanan Bergizi Gratisrnmerupakan bagian dari kebijakan publik yang wajib dikelola berdasarkan prinsiprnpengelolaan keuangan negara yang baik. Namun, masih terdapat kelemahanrnpengaturan mengenai pembagian tanggung jawab hukum dan mekanismernpengawasan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu,rndiperlukan penguatan regulasi untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian hukumrndalam pelaksanaan program tersebut.