DUALISME KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai instrumen ekonomi desa yang modalnya bersumber dari APBDesa menghadapi persoalan mendasar dalam sistem pengawasan keuangannya. Penetapan BUMDesa sebagai badan hukum mandiri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melahirkan dualisme kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, keduanya mengklaim otoritas pengawasan secara bersamaan dengan dasar hukum yang sama-sama bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dengan standar dan sistem yang berbeda. Penelitian ini mengkaji konstruksi normatif dualisme kewenangan tersebut serta implikasi yuridisnya terhadap pengelolaan keuangan BUMDesa.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menelaah regulasi yang mengatur kewenangan Kemendagri dan Kemendes PDT dalam pengawasan BUMDesa, sedangkan pendekatan konseptual menganalisis teori kewenangan, desentralisasi, dan pengawasan dalam hukum administrasi negara. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif.rnHasil analisis menunjukkan bahwa dualisme terjadi secara struktural karena tidak ada demarkasi normatif yang tegas antara rezim keuangan publik dan rezim hukum badan usaha dalam pengaturan BUMDesa, sehingga konflik norma horizontal yang ada tidak dapat diselesaikan melalui asas lex superior, lex specialis, maupun lex posterior. Dualisme ini menimbulkan tiga implikasi yuridis, yaitu pelanggaran prinsip kepastian hukum, terjadinya blind spot pengawasan akibat fragmentasi data antara Siskeudes dan SIA BUMDesa, serta ambiguitas kualifikasi kerugian BUMDesa yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Penyelesaiannya memerlukan Peraturan Presiden yang menetapkan demarkasi kewenangan secara tegas disertai integrasi sistem pelaporan keuangan BUMDesa.