Analisis Sistem Pengupahan Pekerja Lepas Di PT. Putra Haka Perkasa (Tinjauan PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Hukum Islam)

Sistem pengupahan menjadi aspek penting dalam hubungan pekerjaan karena menyangkut terhadap upah yang mempengaruhi kesejahteraan. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan terutama PT. Putra Haka Perkasa dalam sistem pengupahan pekerja lepas. Di samping itu Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan menekankan pada aspek pengupahan harus mengedepankan kesejahteraan melalui penetapan besaran upah minimum dan upah harus diberikan secara adil. Dalam sistem pengupahan PT. Putra Haka Perkasa menjadi perbincangan pada masyarakat mengenai pemberian upah pekerja lepas yang tergolong kecil dan terjadinya penangguhan upah; Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dan hukum Islam; Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengupahan pekerja lepas di PT. Putra Haka Perkasa dilakukan menggunakan satuan hasil dan borongan dan upah diberikan per minggu. PT. Putra Haka Perkasa melakukan penangguhan upah kepada pekerja lepas selama 2-3 hari dari tanggal yang dijanjikan. Pada sistem pengupahan masih melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang disebabkan perusahaan memberikan upah masih dibawah Upah Minimum Kabupaten dan penangguhan yang dilakukan perusahaan terhadap upah pekerja lepas. Jika ditinjau dari hukum Islam PT. Putra Haka Perkasa masih melanggar ketentuan hukum Islam atas penangguhan upah pekerja lepas yang menyebabkan pekerja merasa terdzolimi.