Implikasi Yuridis Perubahan Undang-Undang Tentang Desa Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Green Legislation

ABSTRAKrnPerubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa membawa implikasi yuridis berupa penguatan kedudukan dan kewenangan desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Perubahan ini menegaskan pengakuan terhadap kearifan lokal dan memberi ruang lebih luas bagi desa untuk mengatur kepentingannya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal. Dalam perlindungan lingkungan hidup, nilai ekologis kearifan lokal relevan diintegrasikan ke dalam Peraturan Desa berbasis Green Legislation. Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis perubahan tersebut terhadap pembentukan Peraturan Desa serta penguatan kewenangan desa dalam mengintegrasikan kearifan lokal.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menelaah perubahan pengaturan desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, sedangkan pendekatan konseptual menganalisis kearifan lokal, Green Legislation, dan kewenangan desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Bahan hukum dianalisis secara kualitatifrnHasil analisis menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Desa memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat bagi desa untuk membentuk Peraturan Desa berbasis Green Legislation dengan mengintegrasikan kearifan lokal. Namun demikian, penguatan kewenangan tersebut masih menghadapi tantangan yuridis berupa keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya pembinaan dan pengawasan, serta potensi disharmonisasi peraturan. Oleh karena itu, efektivitas Peraturan Desa berbasis Green Legislation memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan desa, sinergi dengan pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat.rnKata kunci: Peraturan Desa, Kearifan Lokal, Green Legislation