STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM MEMBANGUN POLITIK DINASTI DI DESA PANGARANGAN DAN KERTA TIMUR KABUPATEN SUMENEP

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya fenomena pemimpin dalam mempertahankan jabatan kepala desa secara turun-temurun terlebih dalam ajang pemilihan kepala desa berlangsung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi komunikasi politik dalam membangun politik dinasti di Desa Pangarangan dan Kerta Timur Kabupaten Sumenep.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitiannya yaitu enam informan yaitu kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat yang masing-masing ada di desa Pangarangan dan desa Kerta Timur. Objek penelitian ini adalah strategi komunikasi politik Kepala Desa Pangarangan dan Desa Kerta Timur di Kabupaten Sumenep. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Keabsahan datanya dengan triangulasi sumber.
Hasil penelitian dari strategi komunikasi politik dalam membangun politik dinasti di Desa Pangarangan adalah pelayanan yang cepat, program kerja pembangunan fisik maupun sosial serta menggunakan strategi kekuatan tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Sementara strategi komunikasi politik dalam membangun politik dinasti di Desa Kerta Timur adalah pelayanan yang ramah, aksi sosial berupa kerja bakti hingga pembagian sembako. Selain tokoh agama, masyarakat, dan pemuda dalam masa pilkades, kepala desa juga melakukan strategi kekuatan keluarga dan bajingan. Sekaligus dalam masa pilkades itu terjadi money politic seperti uang sebagai upah pencoblosan dan uang sebagai penentu pemilihan. Teori pertimbangan sosial oleh Muzafer Sherif menyatakan perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial atau isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan yang tejadi pada diri terhadap pokok persoalan yang terjadi. Relevansi dengan penelitian ini adalah strategi komunikasi yang dilancarkan oleh kepala desa Pangarangan maupun Kerta Timur dapat mengubah perilaku atau sikap masyarakat dalam menghadapi pemilihan kepala desa untuk tetap memilihnya.