Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atau Buruh Petambak Garam di Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep memiliki ribuan hektar lahan yang digunakan sebagai tambak garam. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat di Kabupaten Sumenep yang bermatapencaharian sebagai petani khususnya petani garam. Penggaraman dilakukan oleh petambak garam secara mandiri maupun berkelompok, juga dilakukan oleh PT Garam. Status petambak garam dilihat dari banyaknya pelaku produksi garam yang terdiri dari petani pemilik dan petani penggarap. Interaksi antar pihak membentuk suatu hubungan hukum yang dalam hal ini ada perbedaan sistem yang digunakan seperti hubungan kerja dan hubungan kemitraan sehingga menjadi suatu ketidakjelasan mengenai status dan hak pekerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kejelasan status serta perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada pekerja/buruh tambak garam di Kabupaten Sumenep. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa hubungan yang terjadi antara PT. Garam dengan pekerja/buruh tambak garam merupakan hubungan alih daya atau outsourcing dan hubungan kemitraan. Hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya hubungan yang mengikat antara pekerja dengan PT. Garam. Karena itu, kedua pihak tersebut tidak dapat saling menuntut hak dan kewajiban. Juga dapat dilihat dari sistem pembagian keuntungan yang dilakukan oleh PT. Garam kepada pekerja/buruh. Oleh karena itu status pekerja serta hak yang dimiliki pekerja masih belum jelas karena dalam pelaksanaanya hanya berdasarkan perjanjian secara lisan bukan tulisan. Perlunya regulasi yang jelas agar bisa memberikan perlindungan yang maksimal terhadap pekerja/buruh tambak garam di Kabupaten Sumenep