PENGGUNAAN SOUND SYSTEM HOREG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Pakisaji)

Sound system horeg merupakan fenomena penggunaan pengeras suara bervolume tinggi yang sudah menjadi bagian dari tradisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Malang, termasuk di Kecamatan Pakisaji. Dibalik fungsinya sebagai hiburan rakyat, penggunaan sound system horeg kerap menimbulkan kebisingan yang jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, yakni maksimal 60 decibel. Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, hingga konflik sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian batas decibel penggunaan sound system horeg dengan Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Pakisaji, serta mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaannya.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pemerintah Kecamatan Pakisaji, Polsek Pakisaji, pengusaha sound system horeg, dan masyarakat terdampak. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan dasar hukum yang berlaku.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara das sollen dan das sein, di mana intensitas suara sound system horeg di lapangan mencapai 100–140 decibel, jauh melampaui batas 60 decibel yang sudah ditentukan. Penegakan hukum oleh Pemerintah Kecamatan Pakisaji dan Polsek Pakisaji juga belum berjalan optimal akibat keterbatasan alat pengukur intensitas suara, lemahnya koordinasi antarinstansi, ketidaklengkapan ketentuan teknis dalam Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kuatnya resistensi budaya masyarakat terhadap pembatasan penggunaan sound system horeg.rnrnKata Kunci: Sound System Horeg, Ketertiban Umum, Penegakan Hukum.