ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Abstrak

Penulisan penelitian ini tentang Analisis Pemberlakuan Sanksi Pidana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Persepektif Hak Asasi Manusia, Peraturan ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1,2 dan 3) dalam penetapannya sebagai hak subtektif Presiden yang kedudukannya sejajar dengan Undang-Undang, didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentunkan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 15 menyatakan bahwa yang dapat memuat sanksi pidana hanya Undang-Undang dan Perda. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji bahan-bahan pustaka, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini terjadi pro dan kontra terhadap pemberlakuan sanksi pidana terutama dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Pemberlakuan Sanksi Pidana PERPPU dalam Persepektif Hak Asasi Manusia.